Dari Kalijodo ke Cilincing: Pola yang Berulang

Ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Kalijodo pada Februari 2016, narasi resminya jelas: mengembalikan ruang publik dan menertibkan praktik prostitusi yang sudah puluhan tahun berakar di sana. Ribuan penghuni digusur, bangunan dibongkar dalam hitungan hari, dan kawasan itu kini menjadi taman serta ruang terbuka hijau. Namun di balik itu, para pemantau lapangan mencatat hal yang jarang masuk siaran pers: para pekerja seks tidak hilang, mereka berpindah.

Sejumlah pengamat menyebut fenomena prostitusi di Jakarta ramai lagi, hanya berganti alamat. Cilincing di Jakarta Utara menjadi salah satu tujuan perpindahan, bersama kawasan-kawasan pinggiran lain yang aksesnya lebih longgar dan pengawasannya lebih tipis. Inilah pola yang berulang setiap kali ada penutupan prostitusi di satu titik: tekanan di satu tempat menciptakan tekanan baru di tempat lain, tanpa menyelesaikan persoalan dasarnya.

Memahami pola ini penting bagi siapa pun yang bekerja di tingkat kelurahan, dinas sosial, atau lembaga pendamping. Penutupan lokalisasi bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari perpindahan yang lebih sulit dilacak karena tersebar dan tidak lagi terkonsentrasi di satu gang.

Apa Sebenarnya yang Ditutup dan Apa yang Tersisa

Secara definisi, arti prostitusi adalah praktik memberikan layanan seksual dengan imbalan materi. Yang ditutup negara lewat penggusuran biasanya bukan praktiknya, melainkan wadah fisiknya: bedeng, warung remang, dan rumah kos yang difungsikan menyimpang. Ketika wadah itu hilang, transaksi berpindah ke kamar hotel, apartemen sewa harian, atau ruang maya.

Di Jakarta, pergeseran itu terlihat dari cara kerja yang makin tertutup. Jika dulu transaksi terjadi di jalan, kini perantara memegang peran lebih besar, termasuk di kanal daring. Istilah situs pelacur Indonesia merujuk pada laman-laman yang menyamarkan diri sebagai direktori pengiring atau layanan hiburan, meski isinya jelas mengarah ke transaksi seksual. Pengawasan berbasis blok bangunan menjadi tidak memadai karena titik transaksinya berpindah setiap hari.

Contoh yang sering dibahas di forum daring adalah kasus sejumlah figur publik yang disebut terjerat praktik ini. Publik ramai membicarakan seorang selebgram yang namanya muncul dalam penyelidikan, atau mantan peserta kontes kecantikan yang disebut menerima tamu secara tertutup. Yang jarang dibahas: di balik nama-nama itu ada jaringan perantara dengan struktur komisi, mulai dari pemesanan, penjemputan, sampai pengaturan kamar. Struktur inilah yang tetap utuh meski lokalisasi dibongkar.

Yang Berubah di Permukaan, yang Tetap di Bawah

Setelah penggusuran, harga sewa kamar di kawasan sekitar justru naik karena permintaan berpindah ke hunian sewa harian. Pemilik kos dan hotel kecil di sekitar Cilincing, Tanjung Priok, hingga kawasan pinggir tol melaporkan lonjakan tamu harian yang datang malam dan pergi pagi. Bagi warga, ini memunculkan keluhan baru: bukan lagi soal keramaian di gang, tetapi soal tamu yang sulit dikenali karena berpindah-pindah.

Dinas sosial dan Satpol PP menghadapi dilema. Razzia rutin dilakukan, tetapi hasilnya sering hanya memindahkan orang dari satu titik ke titik lain dalam hitungan hari. Pendekatan berbasis lokasi tidak menyentuh akar persoalan: utang kepada perantara, tidak adanya dokumen kependudukan, dan tidak adanya keterampilan alternatif yang bisa menopang penghasilan.

Pelajaran dari Kota Lain: Jogja dan Bali

Jakarta bukan satu-satunya kota yang menghadapi persoalan ini. Di Yogyakarta, perdebatan soal prostitusi Pasar Kembang sudah berlangsung lama. Kawasan yang dikenal sebagai Sarkem itu menjadi contoh bagaimana penataan ruang, pembinaan warga, dan tekanan ekonomi berkelindan. Setiap kali wacana penutupan muncul, pertanyaan yang sama diajukan warga: ke mana penghuninya akan pindah, dan siapa yang menampung mereka.

Di Bali, persoalan serupa muncul dalam bentuk lain. Sejumlah lokasi yang oleh warga setempat disebut sebagai tempat prostitusi di Bali tidak selalu berupa gang, melainkan menyebar di kawasan wisata lewat layanan pengiring. Karakter transaksi yang melekat pada sektor pariwisata membuat pengawasan berbasis lokasi kian sulit diterapkan, karena tamu dan penyedia layanan sama-sama berpindah mengikuti musim kunjungan.

Perbandingan ini menunjukkan satu benang merah: penutupan yang dilakukan tanpa rencana pemulihan ekonomi bagi yang terdampak cenderung hanya memindahkan masalah. Kota yang berhasil menekan angka praktik ini biasanya menggabungkan penegakan hukum dengan program pelatihan kerja, pendampingan hukum, dan akses layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau.

Data, Stigma, dan Cara Membaca Angka

Pembaca yang mencari data statistik prostitusi di Indonesia akan menemukan tantangan tersendiri. Angka resmi jarang tersedia karena praktik ini ilegal dan tersembunyi, sementara survei lapangan sering kali bersifat terbatas dan tidak seragam antarwilayah. Data yang paling bisa diandalkan biasanya berasal dari lembaga pendamping, catatan dinas sosial, dan laporan layanan kesehatan, bukan dari statistik kriminal tunggal.

Stigma memperparah masalah ini. Istilah seperti wanita pelacur atau pelacur asing sering dipakai untuk menunjuk kelompok tertentu tanpa membedakan antara korban perdagangan orang, pekerja yang terjebak utang, dan pelaku yang beroperasi secara terorganisasi. Padahal ketiganya membutuhkan respons berbeda: yang pertama butuh perlindungan dan pemulangan, yang kedua butuh pendampingan ekonomi, dan yang ketiga butuh penegakan hukum terhadap jaringannya.

Kasus yang melibatkan anak, termasuk yang pernah mencuat di kawasan Kelapa Gading, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa didekati hanya dengan razzia. Perlindungan anak menuntut koordinasi antara kepolisian, dinas sosial, dan pusat layanan terpadu. Tanpa itu, pengungkapan satu kasus hanya akan memunculkan kasus serupa di tempat lain.

Kesimpulan praktisnya sederhana: setiap kali membaca berita tentang penutupan lokalisasi, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya berapa banyak orang yang terjaring, tetapi ke mana mereka pergi setelah itu dan program apa yang menyertai kepindahan mereka. Di situlah keberhasilan sebuah kebijakan benar-benar diuji.